Jajak Pendapat
Apakah Informasi yang tersaji pada Website Inspektorat Kota Denpasar, bermanfaat bagi Anda?
Baca Berita

Orasi Ilmiah Tentang Efektifitas Pelayanan Publik Dalam Pencegahan Korupsi Di Kota Denpasar

Oleh : inspektorat | 16 Januari 2015 | Dibaca : 886 Pengunjung

Orasi Ilmiah Bapak Drs. I Nyoman Mariada, M.Si Widyaiswara Madya (Pembina Utama Muda, IV/c) tanggal 16 Januari 2015 dengan topik "Efektifitas Pelayanan Publik Dalam Pencegahan Korupsi Di Kota Denpasar". Orasi Ilmiah disampaikan sebagai prasyarat untuk menduduki jabatan Fungsional Widyaiswara Utama di Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Bali yang dihadiri oleh Kepala Deputi Bidang Diklat Aparatur LAN RI, Dr. Mochamad Idris, Kepala Badan Diklat Provinsi Bali, Inspektur Provinsi Bali, Inspektur Kota Denpasar, para Widyaiswara di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan BKPP Kabupaten/Kota se-provinsi Bali.

Dalam orasinya, Bapak Drs. I Nyoman Mariada, M.Si merekomendasikan penyusunan strategi kebijakan pencegahan pemberantasan korupsi secara jelas dan terukur perlu dipertahankan untuk menjamin bahwa pelaksana berhasil atau tidak berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelayan publik. Beliau juga menyampaikan bahwa penerapan Sewaka Dharma bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar untuk menanamkan perilaku jujur, santun dan profesional terus diupayakan melalui diklat-diklat teknis sesuai kebutuhan pelayanan perijinan maupun non perijinan, misalnya pengembangan kepribadian dan pendidikan pelatihan moral spiritual dari lembaga yang kompeten. Di akhir orasinya beliau mengatakan bahwa efektivitas pencegahan pemberantasan korupsi melalui lima komponen antara lain budaya kepemimpinan pelayanan publik Sewaka Dharma, kerjasama kemitraan dengan instansi pusat (stakholder eksternal dan stakholder internal), peranan sumber daya aparatur, lingkungan masyarakat Kota Denpasar; media masa dan monitoring dan evaluasi atas kebijakan oleh lembaga kompeten. Kelima komponen digerakan oleh filosofi “sewaka dharma” dan semangat melayani adalah kewajiban dengan menjadikan diri pemimpin sebagai teladan, sehingga meningkatkan kinerja instansi pemerintah, kualitas pelayanan publik meningkat mendapat peringkat I nasional, kolusi dan nepotisme dengan opini wajar tanpa pengecualian BPK tahun 2012 dan 2013.


Oleh : inspektorat | 16 Januari 2015 | Dibaca : 886 Pengunjung


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya :

 



Video
No Video.
Facebook
Twitter